Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, menyoroti berbagai permasalahan yang timbul dalam penyampaiakn laporan keterangan dan pertanggungjawaban APBA tahun 2021. Fraksi PA turut menyoroti soal kemiskinan hingga seleksi pimpinan Bank Aceh Syariah.
Juru bicara Fraksi Partai Aceh, Muslim Syamsuddin, mengatakan data kemiskinan yang disampaikan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berbanding terbalik dari apa yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPR Aceh.
“Dimana persentase kemiskinan yang disampaikan oleh saudara Gubernur seolah-olah sudah sangat berkurang,” ucap Muslim Syamsuddin dalam rapat paripurna tentang pandangan akhir fraksi DPR Aceh terkait LKPJ Gubernur Aceh 2021, Jumat, 1 Juli 2022.
Dia menyebutkan, faktanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh justru kemiskinan di Aceh sudah sangat memprihatinkan sehingga secara nasional provinsi dinobatkan sebagai daerah termiskin nomor satu di Sumatera dan nomor lima seluruh Indonesia.
Selain itu, Fraksi PA menilai, pembangunan lima unit rumah sakit regional di Aceh, dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinan Pemerintahan Irwandi-Nova tidak satupun rumah sakit regional yang diresmikan, seharusnya beberapa rumah sakit regional sudah bisa difungsikan.
Dia mengatakan, jika seandainya saudara Gubernur serius dan fokus serta ada niat ingin membangun rumah sakit regional tentu saja anggaran yang diperuntukkan untuk rumah sakit tersebut dapat lebih diprioritas.
“Namun yang terjadi malah anggaran untuk rumah sakit regional sengaja dipangkas dan dialihkan untuk proyek fisik lainnya yang kurang prioritas,” ujarnya.
Disamping itu, Fraksi PA juga menyoroti kunjungan kerja Gubernur keluar negeri. Menurutnya, selama empat tahun kepemimpinan Nova Iriansyah hampir setiap waktu melakukan kunjungan kerja keluar negeri dengan dalih mengajak investor luar negeri untuk berinvestasi di Aceh.
Dia mengatakan, dalam perjalanan tersebut telah menghabiskan puluhan miliar uang rakyat Aceh yang dibebankan melalui APBA akan tetapi sampai detik ini belum ada satupun investor luar negeri yang mampu di ajak untuk berinvestasi di Aceh.
“Tentu saja ini tidak ubahnya seperti pepatah Aceh, ‘Let boh puyoh roe breuh lam umpang’ anggaran habis tapi tak bermanfaat untuk rakyat Aceh,” kata dia.
Sementara itu, Fraksi PA juga menyoroti seleksi pimpinan Bank Aceh Syariah (BAS). Fraksi PA menilai seleksi pimpinan BAS dilakukan secara tergesa-gesa berdepatan dengan akan berakhir masa jabatan Gubernur. Padahal, menurut Fraksi PA, jabatan pimpinan Bank Aceh Syariah berakhir pada bulan Oktober 2022.
Dalam hal ini, Fraksi Partai Aceh tidak ingin menduga-duga terlalu jauh akan tetapi fraksi PA mengkhawatirkan jika dalam seleksi ini nantinya penuh dengan instrik politik dan praktek KKN.
“Tentu saja ini yang tidak kita harapkan mengingat Bank Aceh Syariat adalah Bank Aceh kebanggan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Sumber : https://www.rmolaceh.id/terkait-lkpj-gubernur-2021-fraksi-pa-soroti-kemiskinan-hingga-seleksi-bank-aceh-syariah